Sudah bertahun-tahun keyakinan kita, bahwasanya Promosi Kesehatan adalah komponen yang sangat penting dalam pembangunan kesehatan. Terlebih-lebih saat Kementrian Kesehatan menetapkan visi baru yaitu “Masyarakat Mandiri Untuk hidup Sehat” yang sejatinya telah menjadi cita-cita promosi kesehatan sejak era propaganda dan pendidikan kesehatan masyarakat.
Perkembangan promosi kesehatan sampai saat ini sungguh sangat menggembirakan. Pendidikan kesehatan masyarakat yang pada saat itu hanya merupakan salah satu bagian dari Biro V/pendidikan, berkembang menjadi dua direktorat yaitu Direktorat Penyuluhan kesehatan Masyarakat dan Direktorat Bina peran serta masyarakat.
Direktorat Penyuluhan Kesehatan masyarakat saat itu berada di bawah Direktorat Jenderal Binkesmas. Kemudian dipindah ke posisi yang lebih strategis sehingga dapat dengan mudah menjangkau seluruh unit Depkes menjadi Pusat Penyuluhan Kesehatan Masyarakat. Terakhir Pusat ini berubah nama menjadi Pusat Promosi Kesehatan, sebagai tindak lanjut dari komitmen Ottawa Charter.
Di daerah, perkembangan promosi kesehatan semula memang cukup menggembirakan. Tahun 70-80 an, etika bergelora PKMD, penyuluhan kesehatan masyarakat dan PKMD mulai dilupakan orang (bahkan mungkin oleh orang PKM sendiri).
Pamor penyuluhan kesehatan masyarakat, khususnya di daerah, mulai memudar. Apa lagi setelah negara dilanda kesulitan ekonomi yang berpuncak pada krisis ekonomi. Keadaan ini diperparah dengan euphoria desentralisasi yang sedikit banyak semakin meminggirkan promosi kesehatan.
Promosi Kesehatan dianggap kegiatan yang hanya membuang uang, sehingga tidak perlu diberi dana. Maka masuklah promosi kesehatan ke dalam lingkaran setan; Presepsi yang keliru menyebabkan tidak adanya dukungan dana, terbatasnya dana menyebabkan terbatasnya kegiatan sehingga hasil tidak ada, yang memperkuat pesepsi keliru, begitu seterusnya.
Sebagaimana kita ketahui, sejak krisis ekonomi masyarakat dilanda banyak musibah:SARS, DHF, Flu Burung, Busung Lapar, berbagai penyakit akibat bencana alam atau pengungsian , dan lain-lain.
Pertanyaan yang kemudian merebak di kalangan pemangku kepentingan (stakeholder) adalah kenapa masyarakat tidak mampu melakukan tindakan mencegah untuk menolong dirinya sendiri? Kalau pun sudah terlanjur terjadi, kenapa masyarakat tidak mampu melakukan tindakan penanggulangan sebisanya untuk menolong dirinya sendiri? Benarkah masyarakat belum mandiri untuk hidup sehat? Ya benar, masyarakat memang belum mandiri untuk hidup sehat !
Akhirnya jari telunjuk para pemangku kepentingan itu menuding dengan telak ”ini karena promosi kesehatan tidak jalan”. Maka dipanggilah Menteri Kesehatan oleh DPR untuk, antara lain, mempertanggungjawabkan kenapa promosi kesehatan tidak jalan. Menteri Kesehatan memang tidak terlalu sulit untuk menjawabnya, karena jawabannya sudah jelas benar: Karena minimnya dana yang tersedia untuk bidang kesehatan, maka alokasi untuk promosi kesehatanpun menjadi kecil.
Tantangan
Banyak tantangan yang harus dihadapi pada masa datang, yang diperkirakan akan semakin kompleks. Globalisasi di satu pihak dapat membuka lebih banyak peluang dan kesempatan. Tetapi globalisasi, yang juga ditandai meningkatnya persaingan bebas, akan mengharuskan segenap komponen bangsa meningkatkan daya saing.
Dengan demikian globalisasi dapat memperlemah pengawasan pemerintah terhadap faktor-faktor yang berdampak negatif terhadap kesehatan. Penetrasi budaya negatif yang datang dari luar juga sulit sekali dicegah.
Sementara itu, desentralisasi yang diharapkan dapat lebih mendekatkan aspirasi rakyat kepada tujuan pembangunan serta meningkatkan peran aktif mereka dalam pembangunan, masih dalam masa transisi. Desentralisasi masih berkutat pada bidang politik (itupun baru bersifat formal), sedangkan cita-cita desentralisasi yang sebenarnya masih jauh dari kenyataan.
Dengan beberapa pengecualian, banyak daerah yang justru mengalami kemerosotan dalam pelayanan kesehatannya. Pembangungan kesehatan kurang memperoleh perhatian, organisasi dinas kesehatan di daerah rancu, penempatan tenaga dan mutasi jabatan tidak berdasarkan kemampuan dan keahlian dan lain-lain.
Ketika posisi promosi tidak jelas maka akan pomeo lama berulang kembali “health education is everybody business, but in reality it is nobody bussiness “. Profesionalisme tenaga kesehatan sendiri, banyak dipertanyakan masyarakat. Dalam pelayanan kesehatan ditengarai terjadi dehumanisasi, sedangkan perilaku negatif masyarakat di bidang kesehatan terasa semakin meningkat.
Tantangan tersebut di masa mendatang akan menjadi semakin besar dan kompleks. Tentu saja promosi kesehatan mempunyai andil besar dalam menjawab tantangan tersebut.
Harapan
Perlu diakui bahwa armada promosi kesehatan di Sumatera Utara masih menyandang status harapan di persimpangan. Kegiatan promosi kesehatan adalah upaya untuk membantu masyarakat agar mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat untuk menolong dirinya sendiri, melalui pembelajaran dari, oleh, dan bersama masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.
Masyarakat yang mandiri pada hakekatnya adalah masyarakat yang dapat memecahkan masalah-masalah kesehatan yang dihadapinya dengan baik, sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian jelas bahwa promosi kesehatan yang utama adalah memberdayakan masyarakat, yaitu membantu atau memfasilitasi mereka agar semakin lama semakin mampu memecahkan masalah kesehatan yang dihadapi.
Armada promosi kesehatan di tingkat Provinsi di Sumatera Utara tidak jauh berbeda dengan kondisi promosi kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Namun sedikit lebih baik, armada provinsi sudah mulai berdaya untuk mengembangkan kemapuan armada kabupaten/kota dan kabupeten/kotapun mulai berdaya untuk mengembangkan armada promosi di rumah sakit, Puskesmas dan jaringannya walaupun belum optimal.
Di samping itu, saling hubungan (linkage) di bidang promosi kesehatan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota sudah mulai terasa. Sehingga apa yang dipikirkan dan dilakukan pusat sedikit nyambung dengan apa yang dipikirkan dan dilakukan oleh provinsi, kabupaten/kota.
Di Indonesia, posisi organisasi pengelola promosi kesehatan di masing-masing daerah tidak standar. Ada yang berada di posisi lini, ada pula yang berada di posisi penunjang. Ada yang langsung di bawah pimpinan unit, adapula yang berada di posisi sub unit , bahkan ada juga yang tidak tertampung dalam struktur organisasi dinas, sebagaimana di Sumatera Utara. Ini bukan berarti promosi kesehatan tidak penting dan tidak perlu!
Tugas dan fungsi promosi kesehatan tetap ada, sehingga kegiatannya akan diintegrasikan dengan program lain yang berkaitan promosi kesehatan. Sebagaimana di tingkat pusat, dibentuk Pusat Promosi Kesehatan. Tentunya di tingkat provinsi selayaknya ada selevel Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Memang dalam perencanaan organisasi dinas kesehatan di Sumatera Utara masih memerlukan 2-3 UPT lagi. Sementara ini di Provinsi Sumatera Utara Sudah ada tujuh UPT yang kegiatannya paling banyak melakukan promosi kesehatan adalah PTC Indrapura.
Hampir setiap minggu sepanjang tahun melakukan kajian dan intervensi promosi kesehatan melalui belajar praktek lapangan para mahasiswa dari Fakultas Kedokteran dari berbagai universitas di pulau Sumatera yang berlokasi di wilayah Kabupaten Batubara dan sekitarnya.
Promosi Kesehatan untuk memacu dan memicu program kesehatan yang masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian Promosi kesehatan harus dipertahankan dan diperkuat agar mampu untuk berperan diarus tengah (mainstream) pembangunan kesehatan Sumatera Utara.
Maka ke depan, program promosi kesehatan tidak boleh lagi di tataran persimpangan, harus dapat mengakomodir potensi wilayah termasuk jabatan fungsional guna meningkatkan mutu profesionalisme.
Dan program promosi kesehatan harus sepenuhnya berdasarkan fakta (evidence based) sesuai kebutuhan masyarakat khususnya mewujudkan rakyat tidak sakit. ***** (dr. Candra Syafei, Sp.OG : Penulis adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara )